Komisi VIII Dorong Penguatan Dukungan bagi Madrasah Swasta Berbasis Ormas Islam
JKT.NEWS -- Anggota Komisi VIII DPR RI Erwin Aksa mendorong pemerintah memberikan afirmasi lebih besar kepada madrasah swasta yang dikelola organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam.
Dorongan itu disampaikan dalam Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan bersama Ormas Islam di Mega Anggrek Hotel, Jakarta Barat, Jumat (25/9/2026), yang membahas penguatan peran masyarakat dalam membangun pendidikan Islam bermutu.
Forum tersebut mengangkat tema “Membangun Pendidikan Islam Bermutu: Penguatan Peran Ormas Islam dalam Ekosistem Madrasah”. Bagi Erwin, penguatan madrasah tidak hanya menyangkut kapasitas akademik, tetapi juga kemampuan lembaga pendidikan Islam menjawab perubahan teknologi, tuntutan kualitas, dan kebutuhan pembentukan karakter kebangsaan.
Ia menempatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi dalam pengelolaan pendidikan Islam.
“Madrasah tidak boleh berjalan sendiri. Peran Ormas Islam seperti Hidayatullah, sangat vital. Tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga membentuk generasi madrasah yang cinta tanah air, toleran, dan berjiwa kebangsaan. Itulah pendidikan bermutu yang kita inginkan,” tegas Erwin.
Dalam konteks kebijakan, ia mendorong dukungan negara diperkuat pada sejumlah aspek, mulai dari anggaran, peningkatan kualitas guru, sertifikasi, hingga infrastruktur.
Aspirasi mengenai kesetaraan dukungan terhadap pendidikan keagamaan juga menjadi isu yang berkembang di Komisi VIII; pada September 2026, anggota komisi tersebut menekankan perlunya memastikan peserta didik di madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan memperoleh dukungan yang adil.
Diskusi di Jakarta turut menghadirkan unsur DPW Hidayatullah DKI Jakarta, DPD Hidayatullah se-DKI, Pemuda Hidayatullah, Muslimat Hidayatullah, Komunitas Ojol Mengaji, Gerakan Mahasiswa Hidayatullah, Guru Rumah Qur’an, dan Majelis Qur’an Hidayatullah.
Forum ini juga menilik ekosistem pendidikan dari lembaga formal hingga komunitas pembelajaran berbasis masyarakat. Persoalan yang muncul mencakup kesenjangan kualitas guru, akses teknologi, serta kebutuhan kurikulum yang mengintegrasikan keislaman dan kebangsaan.
Bendahara DPW Hidayatullah DKI Jakarta, M. Deden Sugianto, menyatakan kesiapan organisasinya bersinergi dengan negara. Menurut Deden, dorongan afirmasi menempatkan madrasah swasta bukan sekadar pelengkap sistem pendidikan, melainkan bagian dari ekosistem yang perlu diperkuat melalui kebijakan, pembiayaan, peningkatan kompetensi pendidik, dan infrastruktur.
“Hidayatullah lahir dari madrasah dan pesantren. Bagi kami, membangun pendidikan bermutu adalah bagian dari ibadah dan pengabdian kepada bangsa. Sosialisasi 4 Pilar ini memperkuat komitmen kami bahwa mendidik santri berarti juga mendidik calon penjaga NKRI,” ujarnya.
Dalam kerangka itu, dia menambahkan, sinergi negara dan ormas menjadi salah satu jalur untuk memperluas akses terhadap pendidikan Islam yang bermutu dan berwawasan kebangsaan.[]
FANDI DARHAM
